DOMPU, INSANCHANEEL.COM – Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muh. Irfan mengungkapkan, untuk meredam munculnya aksi kenakalan remaja di tengah masyarakat, maka perlu pembinaan dan sosialisasi yang intens baik dilakukan di tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah tentang dampak dari aksi kenakalan remaja tersebut.
“Dan supaya sekolah tidak disalahkan terus oleh orang tua murid, komite sekolah harus diberi wewenang untuk melakukan pendekatan pada wali murid,” ujar Ir. Muh. Irfan, Anggota DPRD Kab. Dompu kepada insanchhannel.com, Sabtu (10/12/2022) di Dompu.
Lebih lanjut anggota DPRD utusan PKS ini mengatakan, pendekatan yang dilakukan komite ini dalam rangka untuk memaksimalkan perannya melalui pertemuan-pertemuan rutin. “Minimal pertemuan ini dilakukan minimal 6 bulan sekali,” ujarnya seraya menambahkan tentang langkah untuk memajukan dunia pendidikan di daerah ini, maka pemerintah harus menyebarkan guru-guru profesional secara merata ke seluruh sekolah.
Secara terpisah Sekretaris Dewan Pendidikan Kab. Dompu, Wahyudi, M.Pd mengatakan, keterlibatan komite di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah adalah sebuah keniscayaan. “Libatkan komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan pengawasan program kerja sekolah,” ujarnya sembari menambahkan, kelengkapan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Asesmen Nasional juga diperlukan.
Ketika ditanya tentang langkah untuk mengatasi kenakalan remaja di tengah masyarakat. Langkah yang dilakukan kata Wahyudi dengan mengidentifikasi jenis kenakalan dan faktor penyebabnya, jalin kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat, lakukan pembinaan spiritual, berikan keteladanan baik di sekolah maupun di rumah. “Pantau kegiatan anak sehari-hari dengan menyadap melalui aplikasi WA sehingga diketahui berteman dengan siapa dan akan melakukan apa selanjutnya beri pembinaan segera jika diketahui akan melakukan hal-hal yang negatif,” papar pengawas pendidikan ini.
Wahyudi juga menilai, kondisi pendidikan di Dompu saat ini masih memprihatinkan jika dilihat dari kemampuan literasi dan numerasi siswa masih jauh dari kompetensi minimum. Problematiknya adalah kualitas pembelajaran masih rendah, manajemen kelas sebagian besar guru belum berupaya aktif untuk melibatkan peserta didik. “Dalam pengelolaan kelas, pengelolaan kurikulum sekolah belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik,” ujarnya.
Problematika lain lanjut Wahyudi, kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi dan misi sekolah. “Visi dan misi sekolah hanya simbolis,” jujurnya seraya menambahkan juga tentang keterlibatan warga sekolah dan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah masih sangat terbatas termasuk sarana prasarana yang ada belum merata.
Untuk mengatasi masalah tersebut kata mantan Kepala SMPN I Dompu ini, kata kuncinya ada pada guru dan kepala sekolah. Karena mereka tambahnya, yang berada di garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka langkah yang perlu dilakukan yakni; Lakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, laksanakan bimtek guru dan kepala sekolah, berikan pendampingan terhadap guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, lakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja sekolah dan program kerja sekolah hendaknya disusun berdasarkan dari hasil analisis rapor pendidikan. (nas)