DOMPU, INSANCHANNEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menggelar diskusi implementasi rencana aksi terkait tata kelola Buffer Stock. Diskusi ini mengusung studi kasus Perum Bulog.
Analis Pemberantasan Tipikor Ahli Muda KPK, Diaz Adiasma, dan Pranata Pemberantasan Tipikor KPK, Arrum Retnosari. Keduanya ditugaskan melaksanakan kegiatan pemantauan ke lapangan terkait tindak lanjut monitoring kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan ikut serta dalam diskusi di aula kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Rabu (22/11/2023) ini.
Dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, diskusi ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinasnya, Muhammad Syahroni, SP, MM bersama sekretaris dinas, Syahrul Ramadhan, SP dan para kepala bidang serta koordinator penyuluh. “KPK ingin mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dari pemerintah dan petugas lapangan terkait kinerja Bulog,” kata Syahroni kepada media terkait diskusi bersama pejabat KPK, Kamis (23/11/2023).
Syahroni pun berharap KPK bisa melanjutkan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi itu ke Bulog sebagai bahan perbaikan terkait buffer stock. Muaranya pada perbaikan pendapatan dan taraf hidup, serta kepentingan petani. “Termasuk untuk pengamanan harga gabah di lapangan saat panen raya,” katanya.
Dari diskusi itu juga merekomendasikan agar gudang Corn Drying Center (CDC) di wilayah Kecamatan Mangglewa untuk segera dioperasionalkan. Terlebih gedung itu sudah dibangun sejak 2021 dan kehadirannya akan sangat membantu menstabilkan harga di tingkat petani.
Buffer stock atau stok pengaman, merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kekurangan bahan baku atau barang. (02ic/*)
