DOMPU, INSANCHANNEL.COM – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu menggelar diskusi interaktif terkait penegakan hukum di daerah bersama pejabat. Pada diskusi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 ini, kejaksaan mengingatkan banyak laporan terkait proyek pemerintah.
“Jika sebelum – sebelumnya kejaksaan lebih banyak menangani kasus dana desa, sekarang justru banyak terkait pejabat pemerintah (yang dilaporkan). Itu (diperiksa) sudah banyak (pejabat),” kata Dr Marlambson Carel Williams di aula pendopo Bupati, Rabu (6/12/2023).
Carel pun mengingatkan kepada para pejabat untuk lebih hati – hati dalam menjalankan tugas. Jangan sampai dalam menjalankan tugas, pejabat mengabaikan ketentuan yang ada karena hanya ingin menyenangkan pimpinan. Begitu juga dengan paket proyek, agar memaksimalkan fungsi konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Karena pejabat tidak mungkin memahami semua hal teknis dan keberadaan konsultan serta telaah staf itulah yang memproteksi atasan dari persoalan hukum.
Kejaksaan juga membuka layanan konsultasi hukum secara online maupun offline di kantor kejaksaan. Layanan online langsung terkoneksi ke Kejaksaan Agung (Kejagun) RI, dan offline bisa langsung ke kantor Kejari Dompu terkait berbagai persoalan hukum. Konsultasi ini dilakukan secara gratis, baik oleh pejabat maupun warga. Ruangan di Kejari Dompu semua terpasang CCTV, sehingga mencegah ketika ada upaya intimidasi atau pemerasan dari aparat terhadap warga.
“Tolong hilangkan stigma ke kejaksaan ketika ada masalah. Kita ada layanan bantuan hukum. Kemarin Pak Bupati, Wakil Bupati bersama Muspida diskusi terkait persoalan daerah. Tingkat bosnya sudah (berdiskusi). Sekarang tingkat staf melanjutkan diskusinya. Jangan sampai ketika ada persoalan hukum baru ke kejaksaan,” harapnya.
Carel juga menegaskan, untuk setiap laporan terkait kasus dugaan korupsi yang terkait program pemerintah akan lebih awal dikembalikan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketika APIP sudah bekerja dan penanggungjawab proyek atau temuan tidak menindaklanjutinya baru ditindaklanjuti oleh kejaksaan. “APIP-lah yang lebih banyak berperan terhadap aduan terkait paket pekerjaan di pemerintahan,” katanya.
Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, ST, MT pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kegiatan diskusi interaktif dalam rangka hari anti korupsi. Diskusi yang melibatkan Kajari Dompu ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk menanyakan terkait masalah yang berkembang selama ini. “Kebetulan Kajari sudah terbuka, bisa ditanyakan agar kita tidak tersentuh korupsi,” katanya.
Kiat agar terhindar dari persoalan hukum juga diharapkan dapat disampaikan Kajari. Sehingga para pejabat tidak ragu menjadi pejabat dan terhindar dari persoalan hukum. (02ic)
