Duo Profesor pasangan indah Prof. Dr. H. Abdul Wahid, M.Ag, M.Pd dan Prof. Hj. Atun Wardatun, M,A, Ph.D dikukuhkan sebagai Guru Besar masing-masing bidang Antropologi Agama dan Bidang Hukum Keluarga Islam. Kedua pasangan suami istri ini dikukuhkan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. Pada pengukuhan itu, kedua profesor kelahiran Bima ini mengangkat pidato pengukuhan berjudul: “Heterarki Masyarakat Muslim Bima (dan) Indonesia: Dari Quasi Hegemoni ke Kolektif Agensi”. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran mereka dalam pengukuhan tersebut, insanchannel. com menurunkan buah pikiran pasangan dosen tetap pada UIN Mataram ini dalam beberapa bagian tulisan. ***
MATARAM, INSANCHANNEL.COM -Bagi Prof. Atun dan Prof. Wahid, pengukuhan mereka berdua ini diakui sebagai manifesto akademik sebagai peta jalan bagi langkah akademik tiada batas dan demi ketersambungan spiral pengetahuan. “Upaya ini dimulai dari penelusuran kembali karya-karya yang telah kami hasilkan untuk menemukan benang merah dan ide pokok yang bisa kami sumbang bagi pengembangan bidang keilmuan yang diamanatkan menjadi keahlian kami berdua, yaitu Antropologi Agama dan Hukum Keluarga Islam,” ujar Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun dan Prof. Dr. H. Abdul Wahid pada acara Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Rabu (16/11/2022) di Auditorium UIN Mataram.
Adalah penting untuk mengonsolidasikan keilmuan agar ‘koheren (utuh) ke dalam dan konsisten keluar”, artinya karya-karya yang dihasilkan itu merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan keilmuan lain. Dengan ini, diharapkan karakter continuum dan memancarnya pengetahuan terpelihara.
Mengurai kembali karya-karya sendiri, secara metodologis, dinamakan Autoetnografi Analisis Isi. Mereka mengumpulkan kembali karya-karya yang yang telah dihasilkan dalam lebih dua dasawarsa terakhir (antara 2000-2022) – periode penting bagi pembentukan nalar dan kinerja akademiknya. Tujuannya adalah menemukan titik temu yang bisa disimpuli oleh sebuah konsep, kemudian bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan untuk menjelaskan kegelisahan akademik yang muncul dari latar dan bidang keilmuan mereka masing-masing.
Pertanyaan inti yang mendorong upaya pencarian titik temu melalui penggunaan konsep yang sama adalah “Adakah dari karya-karya itu muncul perspektif yang dapat menawarkan nilai emansipatoris melihat relasi gender dalam keluarga dan relasi otoritas dalam ranah keagamaan dan budaya?” kata mereka pada acara senat terbukan UIN Mataram ini.
Jawaban mereka, ternyata ada lapisan kebudayaan yang tidak melulu soal struktur dan hierarki (pertingkatan tunggal dan searah) dan cara otoritas bermain dalam setiap lapisan itu. Terdapat perkara lain yang sering diabaikan, yakni agensi (kapasitas bertindak) dan heterarki (pertingkatan jamak dan multi-arah) yang membentuk moralitas kekuasaan. Ternyata kekuasaan dalam masyarakat tidak begitu saja merezim: mengental pada satu entitas tunggal, melainkan menyebar seperti sebentuk spiral – persis tesis foucaultian.
Konsep heterarki berangkat dari ilmu sosial, dapat dipakai untuk melihat relasi, otoritas, dan kekuasaan dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Bima. Ritual-ritual yang berserakan dalam masyarakat Muslim Bima, umumnya menggambarkan adanya unit-unit kekuasaan yang berelasi satu sama lain, di samping menghasilkan relasi kuasa dominatif juga jaringan yang bersifat distributif. Ada bentangan quasi-hegemoni dan kolektif agensi yang berperan sebagai pengatur relasi yang memungkinkan terjadinya distribusi kuasa yang cair dan tidak kaku di dalam masyarakat Muslim Bima. Konfigurasi ini menggambarkan adanya kesadaran organik yang dapat membentuk relasi kesalingan dan kesetaraan dalam kebudayaan multikultural.
Temuan bahwa berlangsungnya quasi-hegemoni dan distribusi kuasa dalam otoritas keagamaan serta kolektif agensi dalam relasi keluarga memiliki kontribusi akademis bagi pengembangan kedua disiplin ilmu tersebut. Apa yang disebut Bowen (2012) sebagai “the New Anthropology of Islam” – yakni penggambaran Islam melalui kepelbagaian ekspresi, fungsi, dan makna dalam praktik agama masyarakat Muslim – dapat dilengkapi dengan melihat “practices” yang terjadi pada masyarakat Muslim Bima yang ternyata memiliki karakter heterarkis. Selain itu temuan ini adalah amplifikasi dari upaya integrasi ilmu yang saling mengisi dan memasuki (semi permeable) antara studi antropologi agama dan hukum keluarga. “Secara praktis, argumen ini bisa menjadi pijak untuk memperkuat basis gerakan dan rekayasa sosial melalui projek transformasi sosial-budaya yang lebih berkeadaban,” ujarnya.
Dalam kaca mata Atun dan Wahid, Bima sebagai bagian dari masyarakat Muslim memendam karakteristik Malay World. Di dalamnya terdapat struktur dan kultur yang menunjukkan universalisme dunia Islam sekaligus partikularisme lokal – yang eksotik dan unik, serta yang lebih penting adalah menantang (challenging). Itulah mengapa para sarjana berdatangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah kini sedang berevolusi, berkembang ke luar menjangkau dunia luar (kosmopolitanisme) atau justru berinvolusi ke dalam, serta berkonfigurasi seperti apa sekarang dan bertransformasi ke arah mana di masa depan.
“Sebagai native scholars, kami berdua terdorong untuk menyumbang penjelasan dari sisi lain, sisi dari dalam (insider perspective), yang seringkali diabaikan oleh ‘mazhab akademik’ yang memandang hasil kajian outsider sebagai kemewahan intelektual,” kata pasangan profesor asal Bima ini.
Diakuinya, melalui serangkaian penelitian, mereka mendapati Bima sebagai kawasan kebudayaan (culture area) tempat bertemu berbagai tradisi, dari tradisi lokal, tradisi-tradisi Nusantara, juga tradisi India, Arab, dan Cina. Tradisi-tradisi dari berbagai arah datang dan pergi untuk berbagi ruang hidup dalam masyarakat, menjadikan lansekap budaya Bima sebagai masyarakat terbuka dan kosmopolit, sebagai melting pot society.
Perjumpaan kebudayaan, selain menghasilkan pendewasaan, juga menyimpan potensi konflik. Konflik bisa terjadi karena perbedaan etnik (ethnicity), agama (religiosity), dan geografis (locality) (Hitchcock (1996). Konflik juga berlangsung dalam ranah internal agama ( Prager 2010) berupa ketegangan antara kaum puritan dan kaum adat (penganut tradisi lama), hasilnya berupa Islamisasi total, kecuali tersisa beberapa wilayah terpencil yang masih menganut kepercayaan dan tradisi lama. Hegemoni cara berpikir puritanisme inilah yang membuat Islam di Bima tampak ortodoks (Peacock 1979) atau terlihat fanatik (Muller 1997).
Akan tetapi, media kebudayaan seperti ini menumbuhkan otoritas yang beragam, tanpa ada sekelompok orang dengan kepemilikan teguh pada kekuasaan. Ini persis pandangan Foucault bahwa kekuasaan yang melahirkan otoritas bukan sebagai kepemilikan, melainkan sebuah strategi yang tersirkulasi ke segala arah (Aur 2005). Itulah mengapa di Bima tidak ada identitas yang tetap bagi otoritas agama, sebagaimana di Jawa atau Lombok yang menyandang gelar tetap sebagai Kiyai atau Tuan Guru. Di Bima yang ada hanya “guru” untuk menggambarkan heterarki egalitarian dalam hubungan umat-ulama.
Masyarakat Bima juga menganut sistem matrifocality, di mana perempuan memiliki pengaruh signifikan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial budaya. Berbeda dengan konsep matrifocality yang ditemukan oleh Geertz (1961) dalam keluarga Jawa yang cenderung meletakkan pasangan mereka pada posisi peripheral, masyarakat Bima mendudukkan perempuan pada posisi yang paralel dan komplementer dengan laki-laki. Penggunaan istilah “angi” dalam frase “ne’e angi”, “ca’u angi”, dan “sodi angi” dalam proses inisiasi pernikahan menunjukkan kesalingan itu nilai sentral. “Angi” bermakna saling, resiprokal (Wardatun 2017).
Gambaran di atas menunjukkan cairnya relasi di dalam keluarga di mana power dan otoritas didistribusikan pada pihak-pihak yang dianggap subordinat dalam struktur sosial dengan cara pandang hierarkis. Pada titik ini, hierarki yang tunggal dan satu arah serta mapan menjadi problematis.
“Penelitian kami berdua di empat daerah di Indonesia, yakni kota dan kabupaten Pariaman (Sumatera Barat), Banjarmasin-Martapura (Kalimantan Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Ruteng-Reo (Nusa Tenggara Timur) pada 2016 – mengkonfirmasi ekspresi keagamaan dinamis, beragam, kompleks, dan unik. Namun, di balik keragaman itu, terdapat fraktalitas dalam masyarakat Muslim Indonesia, yakni karakter kemiripan simetris antara satu dengan lainnya,” kata mantan aktifis HMI dan PMII ini. (nas) (bersambung…..!)
