DOMPU, INSANCHANNEL.COM – Upaya-upaya positif terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Sejak tahun 2018, lembaga ini sudah menggalakkan kampung atau komunitas pengawas partisipatif dalam skup kecil di desa dan kelurahan. Dan kini Bawaslu melaunching Kelurahan Kandai Satu sebagai desa/kelurahan Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang (APU).
“Kenapa Kandai Satu ini dijadikan pilot project tentang kelurahan partisipatif Anti Politik Uang?. Awalnya basis komunitas,” tandas Drs. Irwan, Ketua Bawaslu Kab. Dompu pada acara Sosialisasi dan Launching Desa/Kelurahan Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang (APU), di Kelurahan Kandai Satu Dompu, Rabu (28/9/2022)
Pada acara yang dihadiri Unsur Komisioner KPU Dompu, Kordif Bawaslu Dompu, Wahyudin S.Pd, Camat Dompu, Syahudin Abi S.Ip.M.AK, Lurah Kandai Satu, Deny Rahmansyah S. STP, dan diikuti oleh puluhan masyarakat setempat ini lebih lanjut Irwan mengatakan, awalnya basis komunitas ini dimulai dengan kampung Sambitangga Selatan basis dari pengawasan partisipatif awal. “Diisini ada satu komunitas yang luar biasa eksisnya adalah organisasi pemuda yang dikenal Bapsata (Barisan Pemuda Sambitangga),” ujarnya.
Bapsata ini katanya, merupakan sekumpulan anak-anak muda yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial. “Semua kegiatan sosial keagamaan, teman-teman di Bapsata ini selalu eksis. Itu pertama yang kami rangkul,” jujurnya seraya menyebut, beberapa desa di kecamatan lain juga ada.
Di Kelurahan Bada juga sambungnya, ada komunitas Asrafal anam, Lingkungan Pelita Kel.Bada ada komunitas ojek dan parkir. Di Simpasai ada sekelompok masyarakat. Demikian juga di Rasanggaro Kec. Woja, kecamatan Pajo dan termasuk Kilo juga ada komunitas. “Ini (saat ini-red) eksis pertama Bawaslu menetapkan atau melaunnching desa atau kelurahan partisipatif anti politik uang,” jelasnya pada acaar yang dihadiri Anggota Bawaslu, Swaztari HAZ, SH dan Sekretaris Bawaslu Dompu.
Menurut Irwan, ada beberapa kriteria sebuah desa atau kelurahan partisipatif anti politik uang, pertama katanya, ada komitmen dengan pemerintah desa atau kelurahan dalam membangun desa ini. Kemudian ada komitmen kemauan tokoh masyarakat, stakeholder menerima program ini. Dan ada komunitas sebagai motor penggeraknya dalam desa atau kelurahan yaitu Bapsata. “Maka kenapa dipilih Kandai Satu ini dipilih sebagai pilot project program ini,” katanya.
Untuk itu Irwan mengajak masyarakat untuk secara pelan-pelan mulai dari sekarang untuk menolak politik uang. “Ini langkah awal menuju Pemilu yang bebas dari politik uang,” katanya seraya mengharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 nantinya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan sama-sama mengawasi, mencegah dan menindak.
Sementara itu Camat Dompu, Syahudin Abi S.Ip, M.AK pada kesempatan yang sama mengajak seluruh masyarakat agar dapat mengambil bagian dan ikut menyuarakan tolak politik uang. Sebab, politik uang dapat mencederai pesta demokrasi dan melanggar ketentuan hukum. “Ini langkah awal menuju Pemilu yang bebas politik uang,” paparnya seraya mengatakan, siap memfasilitasi Bawaslu dalam melakukan kegiatan yang sama di Desa/Kelurahan lain di Kecamatan Dompu.
Laki-laki yang akrab disapa Abi ini juga memberikan ilustrasi tentang seorang pemimpin yang dipilih karena uang, maka setelah terpilih tentu nantinnya akan berfikir akan mengembalikan modal yang dikeluarkan dan akan mengabaikan tugasnya dalam mensejaterakan rakyat. “Semoga kegiatan seperti ini akan dilakukan oleh desa dan kelurahan lain di Kecamatan Dompu. Dan kami siap mensuportnya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Lurah Kandai Satu, Deny Rahmansyah S. STP mengungkapkan, kegiatan lounching ini bermula dari bincang-bincang kecil antara dirinya, Bawaslu dan Camat Dompu seputar pelaksanaan pemilu. “Ini berawal dari keresahan kita semua terlalu merajalelanya politik uang ini,” jujur Deny.
Di tengah masyarakat kata Deny, politik uang itu dianggap lumrah padahal kegiatan politik uang itu haram hukumnya. “Berawal dari keresahan-keresahan seperti itulah ada niatan kita untuk melaksanakan kegiatan, kelurahan Anti Politik Uang,” paparnya.
Mencari pemimpin di Indonesia katanya lagi, negara telah menggelontorkan dana ratusan triliun. “Tentu harapan negara ini bagaimana pemimpin itu yang amanah,” katanya. Jika pemimpin dipilih atas dasar uang kata Alumni STPDN ini, saat menjalankan tugas akan banyak sekali tendensinya untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. (nas)
