DOMPU, INSANCHANNEL.COM – Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mencari terobosan dalam pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiscal daerah pada 2026. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijajaki adalah penerapan pembiayaan kreatif melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, sebagai solusi menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
Menjawab harapan Pemerintah Kabupaten Dompu, PT SMI Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur mengundang Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE untuk membahas kemungkinan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif daerah.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM dan pejabat teknis lainnya memenuhi undangan pihak PT SMSI Persero di kantornya di Jakarta, Selasa (11/11/2025) kemarin.
PT SMI diwakili langsung oleh direktur keuangan publik dan pengembagan projek, Faris Pranawa yang memaparkan tahapan dan prosedur pinjaman daerah. Sementara Bupati Dompu juga memaparkan sejumlah program prioritas daerah yang berpotensi untuk dibiayai melalui pola pembiayaan kreatif.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE dalam keterangannya mengatakan, langkah pembiayaan kreatif ini bukan untuk menambah beban daerah, melainkan strategi fiskal untuk mempercepat tahapan pembangunan.
Jika Pinjaman daerah bisa terlaksana melalui PT SMI, tentu tidak akan diarahkan pada kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk membiayai proyek – proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM menegaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan kajian kelayakan fiskal dan analisis manfaat ekonomi sebagai prasyarat utama pengajuan pinjaman daerah.
Proses ini juga akan melibatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI, guna memastikan setiap tahapan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan fiskal daerah.
Upaya Pemkab Dompu ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dompu mendapat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan sebesar Rp.199 miliar dibandingkan tahun anggaran 2025. Kondisi ini tentu akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Sementara tuntutan pembangunan terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Dompu mencoba melakukan terobosan pembiayaan yang bersifat inovatif, kreatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (IC02)
