DOMPU, INSANCHANNEL.COM – Anggota Komisi V DPR RI, H Mori Hanafi, SE., M.Com meminta Mentri Perhubungan RI untuk memastikan Pembangunan Pelabuhan Kilo tetap dilaksanakan di tahun 2025 ini. Kendati alokasi anggaran Rp.40 M pada APBN tahun 2025 terkena refocusing akibat kebijakan efisiensi, namun diminta untuk dikembalikan sebagiannya agar pembangunan tidak tertunda.
“Saya sebagai anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementrian Perhubungan sudah meminta agar anggaran itu dikembalikan, sehingga Pelabuhan Kilo bisa kita segera mulai pembangunannya, walaupun ndak 40 M dulu. Ini terus kita dorong,” kata H Mori Hanafi usai pelantikan pengurus KONI Kabupaten Dompu kepada wartawan ini di Gedung Samakai Dompu, Senin (28/7/2025) pagi.
Permintaan itu disampaikan langsung H Mori saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mentri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut-nya beberapa waktu lalu. “Saat ini, mereka (Mentri Perhubungan) sedang mengupayakan (mengembalikan sebagian anggaran yang terkena efisiensi melalui pendanaan lain),” jelasnya.
H Mori pun meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Dompu ikut mendorong rencana pembangunan Pelabuhan Kilo untuk segera dimulai pembangunannya. “Teman – teman di DPRD dan Bupati Dompu, wajib membantu mendorong (dimulainya Pembangunan pelabuhan Kilo) itu,” katanya.
Jika Pelabuhan Kilo dibangun dan mulai beroperasi, H Mori meyakini, akan menjadi salah satu Pelabuhan yang ramai aktivitasnya. Karena Pelabuhan ini dekat dengan jalur transportasi laut nasional dan internasional, juga dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan jalur distribusi hasil pertanian, peternakan, kelautan dan jasa lainnya.
“Kalau Pelabuhan itu jalan, maka itu akan menjadi salah satu pintu keluar utama dari pulau Sumbawa,” kata H Mori Hanafi.
Rencana Pembangunan Pelabuhan Kilo telah dianggarkan Kementrian Perhubungan RI melalui Dirjen Perhubungan Laut sebesar Rp.98 M. Pembangunan Pelabuhan ini menggunakan tahun jamak. Sebesar Rp.40 M di tahun 2025 ini dan Rp.58 M pada 2026.
Alokasi ini bahkan telah dilakukan pelelangan melalui LPSE Kementrian Perhubungan RI. Bahkan ada calon pemenangnya. Karena kebijakan efisiensi, anggaran yang semula Rp.40 M untuk fasilitas darat tahun 2025 ini berkurang menjadi Rp.15 M. Tapi belakangan, alokasi itu diblokir dan belum bisa digunakan. (IC02)
